Pemkab Takalar Gelar FGD Forkopimda, Perkuat Koordinasi Intelijen Terpadu dan Penanganan Konflik Sosial
Takalarnews.com – Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bertajuk “Penguatan Koordinasi Intelijen Terpadu dan Penanganan Konflik Sosial demi Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah”. Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Kamis (16/7/2026).
FGD dibuka secara resmi oleh Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, didampingi Wakil Bupati Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM, dan Sekretaris Daerah Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom. Turut hadir Dandim 1426/Takalar, Ketua Pengadilan Negeri Takalar, perwakilan Kejaksaan Negeri Takalar, Kasat Narkoba Polres Takalar mewakili Kapolres Takalar, unsur Badan Intelijen Negara (BIN), para Danramil, Kapolsek, serta camat se-Kabupaten Takalar.
Dalam sambutannya, Bupati Daeng Manye menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, seluruh unsur Forkopimda diminta terus memperkuat koordinasi, meningkatkan deteksi dini, serta membangun sistem berbagi informasi guna mengantisipasi berbagai potensi konflik sosial.
Menurutnya, forum komunikasi seperti FGD perlu dilaksanakan secara rutin, terstruktur, dan terpadu agar setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diidentifikasi sejak dini, dianalisis bersama, dan segera ditangani sesuai kewenangan masing-masing instansi. Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap perkembangan informasi, terutama di media sosial, yang kerap memicu kesalahpahaman akibat informasi yang belum terverifikasi.
“Daerah yang aman akan menciptakan pembangunan yang berjalan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Daeng Manye saat membuka kegiatan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Takalar, Dr. Muhammad Hasbi, menjelaskan bahwa FGD menjadi wadah memperkuat sinergi fungsi intelijen antara Kesbangpol, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, dan seluruh pemangku kepentingan. Tiga agenda utama yang dibahas meliputi penguatan koordinasi intelijen terpadu, pemetaan potensi konflik sosial di seluruh kecamatan, serta penyusunan strategi pencegahan konflik yang lebih efektif.
“FGD ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi ruang dialog untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas keamanan daerah,” ujarnya.
Mewakili Kapolres Takalar, Kasat Narkoba Polres Takalar AKP Asrullah, SH mengungkapkan dua isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama. Pertama, potensi konflik lahan PTPN di wilayah Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan yang diperkirakan meningkat setelah musim panen tebu, terutama terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). Kedua, perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kecamatan Laikang yang dinilai membutuhkan sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh isu yang menyesatkan.
Pada kesempatan yang sama, Dandim 1426/Takalar Letkol Inf. Anton Timotius Milala, S.E., M.I.P. menambahkan bahwa aktivitas tambang ilegal dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi potensi kerawanan yang harus diwaspadai. Menurutnya, kedua persoalan tersebut dapat memicu konflik sosial sekaligus mengganggu stabilitas keamanan apabila tidak ditangani sejak dini melalui penguatan deteksi dini, edukasi masyarakat, mediasi, dan koordinasi lintas sektor.
Dandim juga mendorong percepatan penyelesaian administrasi perpanjangan HGU lahan PTPN agar tidak memunculkan klaim sepihak. Ia mengusulkan agar pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan organisasi pendamping duduk bersama mencari solusi yang adil sehingga konflik tidak terus berulang. Selain itu, ia berharap FGD Forkopimda dapat dilaksanakan secara berkala sebagai forum evaluasi dan pembahasan berbagai isu strategis di Kabupaten Takalar.
Wakil Bupati Takalar, Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM, mengapresiasi pelaksanaan FGD tersebut karena dinilai semakin memperkuat sinergi antarunsur Forkopimda dalam menjaga kondusivitas daerah. Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan modal utama pembangunan karena mampu meningkatkan kepercayaan investor, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga mengusulkan agar rapat koordinasi kewaspadaan daerah dilaksanakan secara berkala dengan didukung penyusunan peta kerawanan yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Selain itu, sistem pertukaran informasi antarinstansi perlu terus diperkuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat dideteksi lebih cepat dan ditangani secara terpadu.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Takalar bersama seluruh unsur Forkopimda menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi intelijen, meningkatkan sinergi lintas sektor, serta mengoptimalkan penanganan konflik sosial demi menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Takalar.
(*)