KOAR Geruduk Dinkes Takalar, Desak SLHS Lima SPPG Dicabut: Diduga Cacat Prosedur
Takalarnews.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Rakyat (KOAR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Rabu (4/11/2026) siang.
Mereka mendesak pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) terhadap lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga diterbitkan tidak sesuai prosedur.
Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk berisi tuntutan agar Dinkes Takalar segera mengevaluasi dan mencabut SLHS lima SPPG tersebut.
Kelima SPPG yang dipersoalkan masing-masing SPPG Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara; SPPG Pa’rasang Beru 2, Kecamatan Galesong; SPPG Malewang 2, Kecamatan Polongbangkeng Utara; SPPG Kalabbirang; serta SPPG Sombala Bella 3, Kabupaten Takalar.
KOAR menilai penerbitan sertifikat tersebut diduga tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya. Karena itu, mereka meminta Dinkes Takalar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses penerbitan SLHS, termasuk memastikan seluruh persyaratan dan ketentuan higiene sanitasi telah dipenuhi oleh masing-masing SPPG.
“Kami mendesak pihak Dinas Kesehatan Takalar untuk segera mengevaluasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan kepada lima SPPG di Takalar karena diduga tidak sesuai prosedur,” tegas
Abdul Salam, Jenderal Lapangan
KOAR, saat menyampaikan orasi.
Tak hanya meminta evaluasi sertifikat, Abdul Salam juga mendesak agar pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penerbitan SLHS bermasalah tersebut ditelusuri dan ditertibkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius demi memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat Kepolisian Resor Takalar. Massa menyampaikan aspirasi melalui orasi dari atas mobil truk yang sempat menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di Jalan Poros Takalar–Makassar. Namun, berkat pengaturan aparat kepolisian, kepadatan berhasil diurai dan arus kendaraan kembali normal.
(*)
