Kades Biringkassi Desak Evaluasi Zigma Royal Park, Soroti Rumah Subsidi hingga Fasilitas Umum
Takalarnews.com – Pengelolaan Perumahan Zigma Royal Park di Desa Biringkassi, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan pemerintah desa. Sejumlah persoalan mulai dari dugaan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), rumah subsidi yang tidak ditempati pemiliknya, hingga fasilitas umum yang dinilai belum terpenuhi menjadi perhatian serius.
Kepala Desa Biringkassi, Murdalin Denta, mengungkapkan bahwa berbagai persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Menurutnya, pengembangan perumahan subsidi harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta memperhatikan hak-hak masyarakat sebagai penghuni.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah banyaknya rumah subsidi yang disebut tidak ditempati oleh pemiliknya. Murdalin meminta instansi berwenang melakukan penelusuran untuk memastikan pemanfaatan rumah subsidi tersebut sesuai dengan aturan pemerintah.
“Banyak warga yang tidak menempati rumahnya dan itu perlu ditelusuri karena berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan terkait rumah subsidi,” tegas Murdalin kepada wartawan, Minggu (8/11/2026).
Selain itu, ia juga mempertanyakan kewajiban pembayaran PBB di kawasan perumahan tersebut. Menurutnya, persoalan perpajakan harus diperjelas agar seluruh kewajiban yang melekat pada kawasan perumahan dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Tak hanya itu, penyediaan fasilitas umum (fasum) juga menjadi keluhan pemerintah desa dan warga penghuni perumahan. Murdalin menyebut sejumlah fasilitas yang dinilai belum memadai, di antaranya drainase yang tidak terurus, kondisi jalan yang belum dikerjakan sebagaimana mestinya, fasilitas masjid, serta penerangan lingkungan yang disebut belum disediakan pengembang.
“Fasilitas umum yang seharusnya menjadi hak warga justru belum terpenuhi. Bahkan, masyarakat penghuni perumahan juga mengeluhkan persoalan yang sama selama bertahun-tahun,” ungkapnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Desa Biringkassi mendesak pemerintah daerah dan instansi berwenang segera turun tangan melakukan pemeriksaan serta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Perumahan Zigma Royal Park.
Murdalin juga meminta agar fasilitas subsidi yang berkaitan dengan perumahan tersebut ditinjau kembali. Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, ia berharap pemerintah mengambil tindakan tegas sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan pencabutan fasilitas subsidi.
Bahkan, Murdalin secara tegas menyuarakan desakan pemboikotan terhadap Perumahan Zigma Royal Park sebagai bentuk protes atas persoalan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian.
“Mendesak untuk memboikot Perumahan Zigma Royal Park di Kabupaten Takalar,” tegasnya.
Dilansir dari beberapa media online Pemerintah Desa Biringkassi berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan keluhan tersebut. Evaluasi terhadap kewajiban perpajakan, pemanfaatan rumah subsidi, dan penyediaan fasilitas umum dinilai penting demi melindungi hak masyarakat serta memastikan pengembang menjalankan kewajibannya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak developer Zigma Royal Park belum berhasil dikonfirmasi terkait berbagai tudingan dan desakan Kepala Desa Biringkassi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak pengembang maupun instansi terkait. (*)