Viral Dugaan Pungli Pemdes Cakura Ketua Sepernas Takalar Minta APH Untuk Di Telusuri 

Viral Dugaan Pungli Pemdes Cakura Ketua Sepernas Takalar Minta APH Untuk Di Telusuri

Takalarnews.com  – Viralnya pemberitaan terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan Pemerintah Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, saat pembagian bantuan beras Bulog, kini menjadi polemik di tengah masyarakat.

Dugaan pungutan dengan dalih sumbangan pembangunan masjid itu ramai diperbincangkan, termasuk di kalangan aktivis dan penggiat sosial di Kabupaten Takalar.

Meski demikian, Kepala Desa Cakura, Sabaruddin Daeng Jarre, telah melayangkan surat bantahan atas tudingan tersebut.

Dalam surat klarifikasinya, Pemerintah Desa Cakura menegaskan tidak pernah melakukan pungutan liar maupun pemotongan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program bantuan sembako dan minyak goreng yang disalurkan kepada masyarakat.

“Pemerintah Desa Cakura menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pungutan liar atau pemotongan hak KPM dalam program bantuan sembako dan minyak. Penyaluran bantuan dilakukan sepenuhnya sesuai ketentuan regulasi yang berlaku,” demikian kutipan dalam surat klarifikasi Pemerintah Desa Cakura.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPC SEPERNAS Kabupaten Takalar, Asia Kawang, mengatakan bahwa sumbangan atau swadaya masyarakat pada dasarnya sah dilakukan, apalagi jika diperuntukkan bagi kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat.

Namun, menurutnya, mekanisme pengumpulan sumbangan harus dilakukan sesuai prosedur dan hasil musyawarah bersama masyarakat.

“Sebelum melakukan pungutan atau sumbangan, seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan tokoh masyarakat, BPD, kepala dusun, imam desa maupun imam dusun. Hasil musyawarah itu juga harus dituangkan dalam berita acara secara tertulis,” ujar Asia Kawang.

Ia menambahkan, persoalan yang menjadi sorotan publik saat ini adalah momentum pengambilan sumbangan yang dinilai kurang tepat karena dilakukan bersamaan dengan pembagian bantuan beras Bulog yang kesannya di paksakan.

Asia Kawang juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan untuk menelusuri dan memproses dugaan tersebut agar polemik di tengah masyarakat tidak semakin melebar.

(*)