Kegaduhan Data Desil Kemiskinan, Aktivis Ragukan Akurasi Data dan Soroti Penomena Saling Lempar Tanggung Jawab Instansi.
Takalarnews.com – Fenomena salah sasaran dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) terus menuai kegaduhan di tengah masyarakat, baik di jagat maya maupun dalam kehidupan sehari-hari menggema dimana-mana . Ironisnya, alih-alih menemukan solusi, jeritan masyarakat miskin yang terabaikan justru direspons dengan sikap saling lempar tanggung jawab antarinstansi pemerintah. Fenomena ini pun memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan terhadap akurasi data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Saat masyarakat mempertanyakan validitas data ke Pemerintah Desa, pihak desa mengaku tidak tahu-menahu. Ketika dikonfirmasi ke Dinas Sosial, aparat berkilah bahwa mereka hanya menggunakan data dari BPS. Sementara itu, pihak BPS kerap berlindung di balik argumen bahwa data tersebut bermuara dari keputusan kementerian pusat.
Sikap birokrasi yang saling “buang badan” ini dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mencederai amanat undang-undang.
“Rakyat membentuk pemerintahan, memberi gaji, tunjangan, BOP setiap bulan dan sarana prasarana kepada Aparat tentu menginginkan hasil pekerjaan dan pelayanan yang optimal, baik dan memuaskan, tidak boleh hanya menginginkan enaknya saja, menerima gaji dan segala fasilitas negara tanpa dibarengi tanggung jawab moral dan fungsional.
Sikap berdalil dan saling lempar tanggung jawab, jelas bertentangan dengan hierarki akademis dan asas transparansi tata kelola pemerintahan,” ungkap Ruslan, pemerhati Hukum dan HAM.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sebagai lembaga vertikal yang independen, dibentuk khusus untuk menyediakan data secara cepat, akurat, dan tepercaya tanpa intervensi pihak mana pun. Data tersebut memegang peranan krusial sebagai dasar kajian bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis agar program yang direalisasikan tepat sasaran.
Dengan dana miliaran rupiah dari kas negara yang dikucurkan untuk membiayai operasional BPS setiap tahunnya, rakyat tentu menginginkan hasil yang setimpal yang berpihak kepada mereka agar taraf kehidupan terus mengalami peningkatan menuju kesejahteraan agar pajak mereka tidak sia-sia dan suatu saat giliran negara yang menghidupi rakyat.
Namun, realitas di lapangan justru menyajikan pemandangan yang sulit diterima akal sehat. Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan istilah “Desil” ditemukan acak-acakan dan bertolak belakang dengan kondisi faktual.
Berdasarkan investigasi lapangan, ditemukan sejumlah kejanggalan yang mengejutkan:
Salah Sasaran Desil. Banyak warga miskin yang secara objektif seharusnya masuk dalam Desil 1 hingga 4 (kategori sangat miskin hingga miskin), justru terlempar ke Desil 5, 6, atau lebih tinggi. Akibatnya, mereka kehilangan hak mendapatkan bantuan. Anomali Penerima. Sebaliknya, warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih mapan justru terdata sebagai penerima manfaat.
Ketidakakuratan ini memicu sorotan tajam bukan hanya pada data kemiskinan, melainkan juga validitas data sektoral lainnya yang dirilis BPS, *seperti tingkat kriminalitas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah produksi tanaman pangan/hortikultura, hingga tingkat kesenjangan sosial*.
Kondisi ini memicu asumsi liar di kalangan publik bahwa BPS diduga tidak merilis realitas kondisi masyarakat sebagaimana mestinya karena adanya dugaan *intervensi, kecenderungan subordinasi buta (Konformitas psikologis), sikap ewuh pakewuh (rasa sungkan) yang berlebih dari penguasa*.
Ada kekhawatiran dari penguasa jika data dipublikasikan secara jujur dan faktual, hal itu akan mengekspos potret buruk dan kegagalan kinerja pejabat yang sedang berkuasa, hal tersebut diduga dilakukan demi menjaga citra politik.
Ruslan menegaskan bahwa kesalahan data atas kelainan, manipulasi atau pembiaran terhadap data yang menyangkut orang banyak (Masyarakat) dengan biaya besar lantas hasil asal-asalan, berantakan dan tidak akurat adalah bentuk kejahatan sistemik yang mengorbankan negara dan rakyat. Jika institusi yang diharapkan menjadi
“wasit data” yang independen, jujur amanah, dan akurat (profesinal) justru tunduk pada intervensi, maka arah pembangunan bangsa ini dipastikan akan keliru arah dan tidak akan pernah meraih kejayaan yang hakiki kecuali gambaran palsu.
Sampai berita ini diterbitkan pihak BPS belum ada konfirmasi resmi dan pihak media terbuka untuk melakukan klarifikasi resmi.
(*)