HMI Bersama Petani. Evaluasi Pembagian Debit Air di Bendungan Pammukkulu

Takalarnews.com – Pembagian debit air dari bendungan pammukkulu seharusnya menjadi instrumen untuk menjamin keberlangsungan sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa distribusi air yang tidak merata justru menjadi ancaman serius bagi ribuan hektare lahan pertanian yang bergantung pada pasokan irigasi terkhusus diwilayah mangarabombang.

Ketika sebagian wilayah memperoleh aliran air yang cukup, petani di wilayah lain harus menghadapi sawah yang mengering dan tanaman yang terancam mati akibat minimnya pasokan air. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kelemahan dalam tata kelola distribusi air, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaan pembagian debit air yang tidak mempertimbangkan asas keadilan dan kebutuhan riil petani.

Dampaknya sangat nyata. Tanaman padi yang memasuki masa pertumbuhan hingga fase produktif membutuhkan ketersediaan air yang stabil. Ketika pasokan air terputus atau berkurang drastis, produktivitas menurun, biaya produksi meningkat, dan potensi gagal panen menjadi ancaman yang sulit dihindari. Pada akhirnya, petani kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.

Lebih dari sekadar persoalan teknis, masalah ini menyangkut keberpihakan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Jika distribusi air dari bendungan tidak dikelola secara transparan, terukur, dan berkeadilan, maka kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga berdampak pada stabilitas pasokan pangan masyarakat secara luas.

Pemerintah daerah takalar harus mengawal full terkait aspirasi petani mangarabombang dan instansi terkait segera duduk bersama mencari solusi atas pengelola prombelm sosial seperti ini. Bendungan pammukullu sebagai sumber daya air harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembagian debit air, memastikan seluruh petani memperoleh haknya secara proporsional, serta membuka ruang pengawasan publik terhadap pengelolaan sumber daya air. Jangan sampai bendungan yang dibangun dengan anggaran besar untuk mendukung pertanian justru menjadi sumber ketimpangan yang mengancam keberlangsungan produksi pangan.

(Tojeng)