Aliansi Rakyat Takalar Menggugat Siapkan pasukan dalam gelar aksi dan RDP di DPRD Takalar 14 September
Takalarnews.com — Aliansi Rakyat Takalar Menggugat memastikan akan menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 14 September 2026, sebagai bentuk keresahan terhadap sejumlah persoalan yang dinilai tengah membebani masyarakat Kabupaten Takalar.
Aksi tersebut akan melibatkan sejumlah organisasi dan elemen masyarakat, di antaranya PB Hipermata Sejajaran, PC PMII Takalar, HMI Cabang Takalar, IMM Takalar, Sepmi Takalar, Pagora 40, Pokar Sindycate, Appammalla, LKBHMI Takalar dan banyak komunitas yang tergabung serta sejumlah insan media, serta elemen masyarakat lainnya yang menyatakan diri akan bergabung dalam gerakan tersebut.
Adapun titik aksi direncanakan berlangsung di Kantor DPRD Takalar, Kantor Pemerintah Kabupaten Takalar, serta sejumlah SPBU di Kabupaten Takalar.
Gerakan ini membawa sedikitnya empat persoalan utama yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, yakni kelangkaan BBM, melonjaknya harga gas LPG 3 kilogram, pemadaman listrik bergilir, serta persoalan penentuan desil data masyarakat yang dinilai masih amburadul dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Selain menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, Aliansi Rakyat Takalar Menggugat juga akan mendorong dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Takalar. RDP tersebut diharapkan menjadi ruang terbuka untuk mempertemukan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan langsung terhadap persoalan yang sedang dihadapi.
Dalam RDP tersebut, sejumlah pihak akan diundang, di antaranya Pemerintah Kabupaten Takalar, seluruh manajer dan pengelola SPBU se-Kabupaten Takalar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar, Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Takalar, Ketua APDESI Kabupaten Takalar beserta jajaran kepala desa, Kepala BPS Takalar, serta Kepala PLN Takalar.
Rizal selaku Jenderal Lapangan berharap DPRD Takalar dapat menjalankan fungsi representasinya dengan menghadirkan berbagai pihak yang dinilai memiliki kapasitas dan kewenangan untuk memberikan penjelasan sekaligus menawarkan solusi konkret.
“Kami berharap DPRD Takalar tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mampu menghadirkan seluruh pihak yang memiliki kewenangan agar RDP nantinya tidak berhenti pada diskusi. Harus ada solusi dan langkah konkret terhadap persoalan yang sedang dirasakan masyarakat,” ujar Rizal.
Sementara itu, Waliyullah selaku Koordinator Lapangan (Korlap) menegaskan bahwa seluruh pihak yang telah dicantumkan dalam surat penyampaian aksi dan permohonan RDP diharapkan dapat benar-benar dihadirkan.
Menurutnya, kehadiran para pemangku kepentingan sangat penting agar empat persoalan utama yang menjadi tuntutan gerakan dapat dibahas secara menyeluruh berdasarkan data dan fakta di lapangan.
“Kami meminta seluruh elemen yang disebutkan dalam surat dapat dihadirkan. Jangan sampai masyarakat datang membawa persoalan, tetapi pihak yang mempunyai kewenangan justru tidak hadir. Empat masalah ini bukan persoalan satu kelompok saja, tetapi persoalan kita bersama,” tegas Waliyullah.
Aliansi juga menilai bahwa persoalan kelangkaan BBM, tingginya harga LPG 3 kilogram, pemadaman listrik bergilir, serta ketidaktepatan data desil memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut, menurut aliansi, perlu dijawab melalui koordinasi lintas sektor dan kebijakan yang terukur.
Mereka meminta pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan normatif, tetapi menghadirkan solusi konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Aliansi Rakyat Takalar Menggugat juga menegaskan bahwa gerakan tersebut terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keresahan dan memperjuangkan kepentingan bersama secara damai serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ini bukan gerakan milik satu organisasi. Ini adalah ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan persoalan yang kita rasakan bersama. Siapa pun yang memiliki keresahan dan ingin memperjuangkan solusi untuk Takalar, kami persilakan bergabung,” demikian pernyataan Aliansi Rakyat Takalar Menggugat.
Dengan digelarnya aksi dan RDP tersebut, Aliansi berharap pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, BUMN, pemerintah desa, serta lembaga terkait dapat duduk bersama dan mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang saat ini dirasakan masyarakat Kabupaten Takalar.
Empat persoalan, satu suara: BBM, LPG 3 KG, listrik, dan data desil harus segera mendapatkan solusi.
(*/Wahyu)