Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Pemkab Takalar Teguhkan Komitmen Bangun Generasi Bangsa
Takalarnews.con – Pemerintah Kabupaten Takalar menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Lapangan Upacara Kantor Bupati Takalar, Rabu (20/5/2026). Upacara berlangsung khidmat dengan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” sebagai simbol semangat menjaga generasi muda demi kemajuan bangsa dan daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Takalar Hengky Yasin, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Takalar Muhammad Hasbi, pimpinan OPD, anggota TNI-Polri, para kepala sekolah, camat, hingga staf lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
Dalam amanatnya, Daeng Manye mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai penguat solidaritas dan persatuan. Ia menegaskan bahwa semangat perjuangan para pendiri bangsa harus terus menjadi inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan masa kini, termasuk pembangunan sumber daya manusia, penguatan literasi digital, serta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa sebagai inspirasi dalam menghadapi tantangan masa kini,” ujar Daeng Manye. Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong demi mendukung kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Takalar secara bersama-sama.
Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Takalar bersama Ketua DPRD Takalar, Dandim 1426 Takalar, Kapolres Takalar, Kajari Takalar, Ketua Pengadilan Negeri Takalar, Dinas Pendidikan, Kemenag Takalar, Disdukcapil Takalar, Disparpora Takalar, Koordinator Wilayah, pengurus MKKS hingga Ketua KKKS. Komitmen tersebut menegaskan pelaksanaan SPMB harus berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, bebas diskriminasi, serta menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme demi menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.
(*)
Leave a Reply